Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 pada Jumat, 22 Agustus 2025. Upacara yang mengangkat tema “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan” ini berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali, Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, serta Kanwil Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, bertindak selaku Inspektur Upacara dan membacakan amanat Menteri Hukum. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman bukan hanya sebuah seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Kementerian Hukum dalam menjaga, menegakkan, dan mengembangkan hukum sebagai pilar negara.
Tema besar Hari Pengayoman ke-80 dimaknai dengan ajakan untuk menengok ke belakang dan melangkah ke depan. Menengok ke belakang berarti mengenang perjuangan pendahulu yang berhasil membangun sistem hukum dari kondisi pascakolonial menjadi landasan bagi negara merdeka. Sementara itu, melangkah ke depan menuntut seluruh jajaran hukum untuk menyiapkan sistem hukum yang relevan dengan tantangan era digital, transparansi, serta dinamika global yang semakin kompleks.
Dalam amanat yang dibacakan, Eem Nurmanah menekankan pesan penting Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan dalam pidato kenegaraan. Presiden menegaskan bahwa bangsa besar bukan hanya ditandai dengan gedung-gedung tinggi, melainkan juga dengan tegaknya rule of law. Tanpa hukum yang kuat, perekonomian menjadi rapuh, demokrasi goyah, dan persatuan bangsa terancam. Pesan ini menjadi pengingat bahwa reformasi hukum adalah fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam kesempatan itu juga menyampaikan harapannya. “Hari Pengayoman ke-80 ini menjadi refleksi sekaligus pengingat bahwa tugas kita bukan hanya menjaga apa yang telah diwariskan para pendahulu, tetapi juga menyiapkan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kami berkomitmen menjadikan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan penguat persatuan bangsa,” ujarnya.
Rangkaian upacara juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah mitra kerja dan pegawai teladan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi, kerja sama, dan dedikasi dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Bali.
Beberapa pihak yang menerima penghargaan antara lain, I Wayan Buana, NLP selaku Kepala Desa Medahan Kabupaten Gianyar; Ir. I Nengah Mawan, NLP selaku Kepala Desa Gubug Kabupaten Tabanan; serta I Made Separsa, NLP dari DPD Non Litigation Peacemaker Association Wilayah Bali. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Badung, Pimpinan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Bali, Rektor Institut Seni Indonesia Bali, Dinas Koperasi Provinsi Bali, serta Made Yuda Yudistira.
Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus mendukung pembangunan hukum di Bali serta memperkuat sinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Apresiasi ini juga menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas kementerian tidak dapat dipisahkan dari peran serta masyarakat, lembaga, serta mitra strategis lainnya.
Selain pemberian penghargaan, upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali menandatangani nota kesepahaman bersama Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Ngurah Rai, Forum Keluarga Spesial Indonesia Wilayah Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Wilayah Bali, serta Cahaya Ladara Nusantara Wilayah Bali.
Kerja sama tersebut difokuskan pada fasilitasi pelayanan Kekayaan Intelektual bagi penyandang disabilitas. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Bali untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif, ramah, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Upaya ini sekaligus mendukung agenda nasional dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak.
Peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kementerian Hukum Bali ditutup dengan tekad bersama untuk terus menjaga warisan bangsa dalam bidang hukum serta berkomitmen melanjutkan reformasi hukum secara konsisten.
Dengan semangat kebersamaan, diharapkan momentum ini mampu memperkuat peran Kementerian Hukum dalam mengawal Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan. (*)
